waduh-76-000-warga-pasuruan-belum-punya-e-ktp-nUhqkWqXveBeritapasuruan.com, Pasuruan – Sekira 76.000 warga Kabupaten Pasuruan belum memiliki KTP elektronik (e-KTP). Kepala Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan, Sunyono, mengungkapkan, sejak bulan Juli 2016 lalu, pihaknya sudah tidak melayani pembuatan e-KTP karena droping material dari pemerintah pusat terhenti.

Sebagai penggantinya, pihaknya mengeluarkan surat keterangan pengganti e-KTP yang berlaku selama enam bulan.

“Surat keterangan pengganti tersebut legalitasnya sama seperti e-KTP. Surat tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan administrasi kependudukan dan dokumen negara,” kata Sunyono, Minggu (7/5/2017).

Menurut Sunyono, saat ini blangko e-KTP tersebut sebenarnya sudah mulai didistribusikan ke daerah melalui Pemprov Jatim. Pihaknya memperkirakan, blangko tersebut sudah sampai di Kabupaten Pasuruan pada bulan Mei ini. Sehingga bisa langsung diproses pencetakannya.

“Kami mengajukan permohonan blangko sebanyak 100.000 buah. Namun berapa yang disetujui, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut,” sambung Sunyono.

Jika blangko tersebut tidak cukup untuk mengganti seluruh surat keterangan yang dikeluarkan, pihaknya akan memprioritaskan pemegang surat keterangan pengganti yang sudah melalui perekaman data. Sementara yang lainnya, tetap menggunakan surat keterangan pengganti yang bisa diperpanjang masa berlakunya.

“Kami akan mengutakan dokumen yang siap cetak. Kami yakin, hingga akhir tahun 2017 nanti, seluruh wajib KTP sudah bisa memiliki e-KTP,” jelasnya.

Untuk mendukung tertib admistrasi tersebut, lanjut Sunyono, pihaknya terus melakukan upaya jemput bola ke desa-desa terpencil untuk melakukan perekaman data. Pihaknya melibatkan ibu-ibu PKK untuk sosialisasi dan pengumpulan warga.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Udik Djanuantoro, mengingatkan agar Dispendukcapil terus meningkatkan pelayanan dan rekam data kependudukan di Kabupaten Pasuruan. Pihaknya mendorong agar masyarakat di pedesaan yang selama ini belum terdata bisa tercover dalam dokumen kependudukan.

“Selain peningkatan layanan di tingkat kecamatan, program pendataan jemput bola hingga ke pelosok desa harus terus ditingkatkan. Kerjasama dengan kelompok masyarakat akan mempercepat rekam data bagi masyarakat di pedesaan,” kata Udik Djanuantoro. (sym, elmp )

(ulu)

Sumber :Okezonews

LEAVE A REPLY